“Edukasi berkualitas untuk generasi emas”
Oleh Muhammad Iqbal
Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan sekadar cita-cita, melainkan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Indonesia untuk seluruh anak bangsa. Namun, dunia pendidikan nasional terus menghadapi tantangan yang kompleks: ketidakpastian kurikulum, kesejahteraan tenaga pengajar, efektivitas program seperti Sekolah Garuda, MSIB, IISMA, BIM, Beasiswa Garuda, hingga polemik seleksi masuk perguruan tinggi.
Diskusi VIC on the Record yang diselenggarakan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) Victoria, menghadirkan Anies Baswedan (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 2014–2016, Gubernur DKI Jakarta 2017–2022) dan Prof. Yuli Rahmawati (Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Canberra) dan dimoderatori oleh Ana Surjanto, kandidat doktor (PhD) di Monash University.
Sentralisasi vs Otonomi: Menentukan Arah
Prof. Yuli menyoroti revisi UU Sisdiknas yang membuka perdebatan tentang sejauh mana sentralisasi diperlukan. Menurutnya, ada kebijakan yang harus tetap terpusat untuk menjaga standar nasional, namun sebagian lainnya sebaiknya menjadi kewenangan daerah. Ia menekankan pentingnya kesejahteraan guru dan kelayakan fasilitas sebelum memperkenalkan mata pelajaran baru seperti coding dan AI.
Anies Baswedan menegaskan bahwa pendidikan adalah isu yang semua orang bisa bicarakan, tetapi persoalannya adalah memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kesempatan yang sama. Ia mengingatkan kembali keberhasilan program SD Inpres pada era 70–80an sebagai contoh kebijakan simultan yang memperluas akses pendidikan.
Guru sebagai Kunci Kemajuan
Keduanya sepakat bahwa guru memegang peran sentral dalam memajukan pendidikan. Anies menekankan bahwa gonta-ganti kurikulum tidak akan menjadi masalah besar jika guru memiliki kualitas dan kesejahteraan yang baik. “Bagaimana kita bisa mengharapkan guru bekerja sepenuh hati jika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi?” ujarnya.
Prof. Yuli menambahkan bahwa mismatch antara kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diajarkan masih menjadi masalah besar. Di daerah terpencil, kualitas guru kerap tertinggal jauh dibanding perkotaan, sehingga memerlukan pelatihan berkelanjutan yang efektif, bukan sekadar formalitas sertifikasi.
Identitas, Nilai, dan Karakter
Dalam menghadapi tantangan global dan fenomena seperti woke culture, pendidikan harus tetap menjadi sarana penanaman nilai-nilai nasional. Anies mendorong pembiasaan sejak usia dini melalui peran orang tua dan guru PAUD. “Memimpin 200 juta orang berarti memimpin dengan nilai,” tegasnya.
Prof. Yuli juga menambahkan bahwa pembentukan identitas diri jarang menjadi bagian eksplisit dalam kurikulum Indonesia. Ia membandingkan dengan sistem di Australia, di mana sejak TK anak-anak sudah belajar mengenal diri dan mengekspresikannya.
Kesempatan dan Keadilan
Anies menyoroti fakta bahwa biaya pendidikan tinggi sebagian besar masih ditanggung keluarga (80%), yang berisiko melanggengkan ketimpangan sosial. Menurutnya, negara perlu mengambil peran lebih besar agar pendidikan benar-benar menjadi alat mobilitas sosial.
Di sisi lain, Prof. Yuli menggarisbawahi pentingnya keterampilan abad ke-21 seperti analytical thinking dan creative thinking, bukan hanya aspek kognitif. Hal ini semakin relevan di tengah perkembangan AI yang dapat menggantikan tugas-tugas mekanistik, namun tidak dapat menggantikan empati dan hati nurani guru.
Rekomendasi Arah Kebijakan
Anies mengusulkan empat pertanyaan kunci bagi pembuat kebijakan:
- Apa yang perlu dilanjutkan?
- Apa yang harus diubah?
- Apa yang harus dihentikan?
- Apa yang baru perlu dibuat?
Sayangnya, menurutnya, kebijakan pendidikan sering kali hanya fokus pada poin keempat, sementara tiga poin pertama diabaikan. Konsistensi, kesinambungan, dan keberanian membuat perubahan positif harus berjalan beriringan.
Pendidikan di Era AI
Prof. Yuli menegaskan bahwa AI harus dilihat seperti layaknya kalkulator di matematika, sebagai alat bantu, bukannya pengganti. Adaptabilitas menjadi kompetensi yang lebih krusial daripada sekadar kemampuan teknis seperti coding. Kebijakan harus bisa memberi koridor, menetapkan batas penggunaan AI dalam proses belajar mengajar, sambil mendorong para pendidik untuk memanfaatkan keunggulan kognitif dan kreativitas manusia yang tidak dimiliki mesin.
Penutup
Forum VIC on the Record kali ini menegaskan bahwa masa depan pendidikan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh pilihan antara sentralisasi atau inovasi, tetapi juga oleh kesediaan semua pihak untuk menjaga kesinambungan kebijakan, meningkatkan kualitas guru, dan memperluas akses pendidikan yang berkeadilan.
Seperti disampaikan Anies Baswedan, “Kita tidak hanya membawa masa depan ke generasi berikutnya, tetapi harus menghadirkan masa depan itu di masa kini, dengan memberi setiap anak kesempatan yang setara untuk belajar dan berkembang.”
