Payah dibantah bahwa nyata benar bedanya antara wakil rakyat danpetugas Parpol.
Di Australia seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Parliament – yang
juga disebut Majelis Rendah – Lower House) meski biasanya (tidak selamanya) adalah anggota salah satu partai politik di negara ini, benarbenar merupakan wakil rakyat.
Buktinya?
Di setiap Daerah Pemilihan (Dapil) di Australia biasanya akan ada kantor seorang anggota DPR yang mewakili Dapil tersebut, yang sehari-hari dikelola oleh sejumlah pegawai administrasi. Apabila DPR/Parlemen tidak bersidang, maka biasanya sang anggota akan hadir di kantornya itu bukan di ibukota Canberra, tempat Parlemen berada, tentunya untuk berbagai urusan atau tugas yang dibebankan ke atasnya sebagai wakil rakyat, yang berkewajiban memperjuangkan kepentingan rakyat. Umumnya ke kantor inilah penduduk Dapil itu akan datang untuk mendapat dukungan atau bantuan dari “wakil”-nya apabila memang ada urusan yang memerlukan bantuan sang wakilnya itu.
Apabila parlemen dalam masa sidang, maka para wakil rakyat dariberbagai penjuru Australia akan bertumpuk di ibukota Canberra. Danbiasanya selama menghadiri sidang parlemen (tugas utama mereka) mereka akan menginap di “tempat menginap” sewaan, seperti hotel – mungkin juga apartemen, flat atau bahkan kongsi dengan wakil rakyat lainnya menyewa rumah.
Disamping parlemen ada dewan perwakilan lain d Australia, bernama Senat.
Kalau parlemen/DPR disebut Perwakilan Rakyat maka Senat disebut sebagai Perwakilan Negara Bagian.
Anggota DPR Australia dipilih untuk masa jabatan 3 tahun maksimum, sementara anggota Senat akan bertugas selama 6 tahun.
Baik anggota DPR maupun Senat dapat terus bertugas asalkan terus dipilih rakyat di Dapilnya.
Kisah seorang Senator berjilbab yang membangkang terhadap Parpolnya.
Fatima Payman adalah seorang Senator Australia yang pertama yang mengenakan jilbab ketika bertugas sebagai “wakil” rakyat di dalam Senat, setelah terpilih dalam Pemilu 2022, mewakili salah satu Dapil di Negara Bagian Australia Barat.. Disamping Fatimah ada Senator Muslimah lainnya (asal Pakistan) dan dalam DPR juga ada seorang Muslimah (tanpa jilbab) dan dua orang Muslim, seorang keturunan Bosnia, dan pernah menjadi menteri, sedangkan seorang lagi keturunan Palestina, yangf terpilih dalam Pemilu 2025.
Yang menarik tentang Senator Fatima Payman, anak seorang pengungsi dari Afghanistan, yang lahir di Kabul dalam tahun 1995 dan kemudian dibawa orang tuanya ke Australia dalam tahun 2003, adalah keberaniannya membangkang terhadap partai yang pernah mengayominya – Partai Buruh Australia – yang telah memenangkan dua pemilu berturut-turut, pertama dalam tahun 2022 dan kemudian dalam tahun ini (2025).
Setelah lulus dari Perguruan Islam Australia, Fatima Payman diterima di Fakultas Farmasi Universitas Negeri Australia Barat.
Fatima Payman sempat menjadi Ketua Pemuda Buruh (ranting Partai Buruh) dan menjadi asisten seorang politisi Partai Buruh.
Pada usia 27 tahun Fatima Payman mencalonkan/dicalonkan oleh Partai Buruh Australia sebagai salah seorang calon Senator untuk Negara Bagian Australia Barat. Ternyata berhasil, dan Fatima Payman adalah Senator ketiga termuda dalam sejarah Senat Australia. Dan yang pertama yang mengenakan jilbab ketika memperjuangkan kepentingan partainya dan, di sana sini, juga kepentingan rakyat yang mempercayakan kepentingan mereka kepadanya.
Ketika kasus Gaza “meledak” Senator Fatima Payman, dalam bulan Mei dan Juni 2024, membuat pernyataan-pernyataan yang mendukung Palestina, dan berani mengecam tanggapan pemerintah Partai Buruh Australia pimpinan Perdana Menteri Antony Albanese, yang waktu itu masih belum memastikan diri apakah akan mendukung Palestina atau berpihak kepada Israel.
Dalam suatu perdebatan mengenai masalah Palestina, pada tanggal 25 Juni 2024, Senator Fatima Payman “menyeberang” ke kubu Partai Hijau (sebuah partai kecil di Australia) yang juga punya wakil/senator dalam Senat, yang menuntut agar Australia mengakui Negara Palestina.
Tindakan Senator Fatima Payman itu berakibat “hukuman” cukup berat yang dialaminya dari Partai yang sebelumnya sempat diwakili dan dibelanya. Akibatnya Senator Fatima Payman ‘dinonaktifkan” dari Fraksi Partai Buruh dalam DPR dan juga Senat. Pada tanggal 4 Juli 2024 Senator Fatima Payman mengundurkan diri dari Partai Buruh dan pada tanggal 9 Oktober 2024 Senator Fatima Payman mendirikan sebuah partai baru bernama Partai Suara Australia.
Kesimpulan yang dapat kita tarik dari segala ini adalah kenyataan bahwa “Senator Fatima Payman dipilih oleh mayoritas pemilih di Dapilnya”, karenanya yang berwenang untuk mendepaknya dari Senat bukanlah Partai Buruh, melainkan para pemilih berikutnya di Dapilnya itu – merekalah yang “berdaulat” untuk memilih atau tidak memilihnya kembali. Kasarnya Partai Buruh akhirnya “gigit jari”, kehilangan salah seorang wakilnya dalam Senat. Meski berkuasa dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan, sejak terpilih kembali dalam Pemilu 3 Mei 2025, namun Partai Buruh tidak berdaya untuk mendepak seorang Senator (atau bekas Senatornya) yang berani membangkang terhadap kebijakan resmi Partai.
Pada akhirnya pemerintah Australia (di bawah Partai Buruh) dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-80 mendatang (dalam bulan September ini), akan mengumumkan secara resmi pengakuannya terhadap sebuah Negara Palestina.
Apakah ini suatu kemenangan untuk Senator Fatima Payman? Terserah sidang pembaca untuk menilainya.
Apa pun yang hendak dikatakan, ternyata Senator Fatima Payman yang terus berjilbab ini berhasil mendahului partai yang membesarkan dan (pernah) mendukungnya hingga ia menjadi salah seorang wakil rakyat di Australia ini, namun sama sekali tidak berhak untuk memecatnya dari Senat. Itu adalah HAK rakyat yang telah memilihnya sebagai WAKIL MEREKA!
Ternyata kini giliran Partai Liberal yang beroposisi yang harus menghadapi “kedurhakaan” salah seorang anggotanya – Jacinta Nampijinpa Price, seorang Senator berdarah bumiputera Australia, yang oleh media Australia dilaporkan “telah didepak” oleh pimpinan Partainya, Sussan Ley, dari kabinet bayangan, karena ketidak-sediaannya untuk mendukung “Ketum” Partai Liberal yang baru terpilih, dan juga menolak untuk meminta ma’af atas ucapannya tentang para pendatang dari India, yang belakangan ini memang jumlahnya cukup banyak di Australia ini.
Seakan bagi Senator Jacinta Nampijinpa Price silahkan saja partainya mendapaknya dari cabinet bayangan, namun kdudukannya dalam Senat tetap utuh. Karena apa? Karena yang memilihnya menjadi Senator adalah mayoritas pemegang suara di Dapilnya, bukan partainya.
Jadi, kalau di Australia ini rasanya tidak akan bisa terjadi “kasus Harun Masiku”, yang akhirnya menyebabkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat meringkuk dalam penjara – ma’af Lembaga Pemasyarakatan – dan akhirnya diselamatkan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menggunakan
“PREROGATIF”-nya (ma’af bukan HAK PREROGATIF – karena dalam kata prerogatif sudah termasuk perkataan hak, hingga prerogatif artinya HAK ISTIMEWA! Jangan ditafsirkan bahwa penulis seakan ‘sudah kenyang makan kerak!’ Wallahu a’lam.
