Sebagai salah satu kelompok etnis di Indonesia, warga keturunan Tionghoa atau yang disebut dengan masyarakat Tionghoa di Indonesia memiliki sejarah panjang. Meskipun tergolong sebagai kelompok minoritas yang ‘hanya’ mencakup satu persen dari populasi Indonesia, sejarah masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak lepas dari lika-liku sejarah nusantara.
Kendati demikian, sejarah masyarakat Tionghoa di Indonesia kerap luput dari benak masyarakat luas, tidak terkecuali dari masyarakat Tionghoa sendiri. Oleh karena itu, kali ini OZIP akan membahas dan merangkum secuplik sejarah panjang masyarakat Tionghoa di Indonesia.
Keberadaan warga Tionghoa pertama di Indonesia ditandai oleh pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Fa Hsien yang menurut catatannya singgah di Pulau Jawa pada tahun 413. Selain Fa Hsien, ada juga Hwi Ning yang singgah di Jawa bagian utara pada tahun 664 dan I Tsing yang singgah di Kerajaan Sriwijaya pada tahun 671. Dalam kunjungannya ke Sriwijaya, I Tsing mengemukakan kekagumannya terhadap praktek agama Buddha di sana dan mengajak pendeta Tiongkok untuk singgah di kerajaan Sumatera tersebut. Adapun Kerajaan Sriwijaya menjaga hubungan baik dengan Tiongkok, di antara tahun 671 – 1025.
Salah satu tengaran etnis Tionghoa yang paling terkenal di Indonesia adalah Kelenteng Sam Poo Kong di Semarang yang dibangun oleh Laksamana Cheng Ho, yang singgah di Indonesia sebanyak tujuh kali. Cheng Ho adalah seorang pelaut Tiongkok dari Dinasti Ming yang mendatangi Indonesia sebagai bagian dari ekspedisi Tiongkok ke daerah Asia dan Afrika. Selain Kelenteng Sam Poo Kong, Cheng Ho juga membangun Lonceng Cakra Donya yang kini disimpan di Museum Banda Aceh.
Migrasi warga Tionghoa ke Nusantara terus berlanjut pada abad ke-16, utamanya pada masa transisi Dinasti Ming ke Dinasti Qing. Meskipun Dinasti Qing melarang perantauan warga Tionghoa ke luar negeri antara tahun 1644 – 1899, tetap banyak warga Tionghoa yang merantau ke Indonesia yang saat itu masih di bawah pemerintahan kolonial. Sejarah mencatat pemberontakan warga Tionghoa terhadap Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) sebelum kemerdekaan Indonesia. Salah satu contohnya adalah pembantaian warga Tionghoa pada peristiwa Geger Pacinan (1740) di Batavia yang mengakibatkan Perang Kuning (1741 – 1750) di Semarang dan Rembang. Namun ketegangan antara masyarakat Tionghoa dan pemerintah kolonial Belanda tidak berhenti di situ, karena pada tahun 1804 pemerintah Belanda melarang etnis Tionghoa melakukan perdagangan. Sayangnya, konflik tidak hanya terjadi pada warga Tionghoa dan pemerintah Belanda; pada tahun 1825, sekitar seratus warga Tionghoa dibunuh di Bengawan Solo atas perintah Raden Ayu Yudokusumo, putri Sultan Hamengkubuwono I.
Memasuki abad ke-20, organisasi warga Tionghoa mulai bermunculan, seperti misalnya Tiong Hoa Hwee Kwan (THHK) yang didirikan tahun 1900 dengan tujuan mengajarkan budaya Tionghoa dan ajaran Kong Hu Chu. Pendidikan di kalangan warga Tionghoa kelak berperan pembentukan media cetak seperti surat kabar Sin Po, yang dikenal sebagai surat kabar pertama yang memuat lagu kebangsaan “Indonesia Raya”. Selain itu, terdapat juga organisasi Tionghoa yang dibentuk dengan tujuan berpolitik; ada juga Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1932. Tidak lupa juga, Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) yang didirikan tahun 1953 dengan tujuan menyatukan warga Tionghoa di seluruh Indonesia. Sayangnya BAPERKI dibubarkan pada tahun 1966 pada masa Orde Baru, yang menandai masa kelam bagi komunitas Tionghoa di Indonesia hingga masa Reformasi.
Meskipun sejarah warga Tionghoa di Indonesia mengalami pasang surut dengan berbagai konflik dan titik kelam, tidak bisa dipungkiri bahwa komunitas Tionghoa tetaplah bagian dari bangsa Indonesia. Terlepas dari peristiwa kurang mengenakkan terkait komunitas Tionghoa di masa lampau atau bahkan masa kini, dialog antarsuku bangsa tetap harus dilaksanakan agar rasa toleransi dapat terus bertumbuh dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia modern.
Teks: Jason Ngagianto
Foto: Berbagai sumber
